Implementasi Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kabupaten Banyumas

Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS) merupakan permasalahan kesehatan yang berkembang secara global dan membutuhkan penanganan yang kompleks. Banyumas merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kabupaten dengan jumlah kasus kumulatif HIV/AIDS yang tinggi. Pada tahun 2022 tercatat ada 181 kasus baru yang tercatat, meningkat dari tahun sebelumnya. Kasus HIV/AIDS tidak hanya ditangani oleh sektor kesehatan saja, namun harus ditangani secara multisektor. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015, dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018. Berdasar pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2018, Pemerintah Daerah berkewajiban dalam melaksanakan upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Pelaksanaan kewajiban seperti dimaksud tersebut kemudian dikoordinir oleh KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS pada Komisi Penanggulangan AIDS di Kabupaten Banyumas. Sasaran informan dalam penelitian ini yaitu pengelola program HIV/AIDS di KPA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, serta sub koordinator bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edwards. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode analisis Huberman (2014:19), aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Kabupaten Banyumas belum berjalan secara optimal. Faktor- faktor yang mempengaruhi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Banyumas dan Dinas Kesehatan diantaranya keterbatasan kecakapan pada anggota komunitas, keterlibatan OPD lain yang belum maksimal, serta anggaran yang terbatas. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan terbukti berpengaruh di lapangan