Konflik antara Masyarakat Desa Wadas dengan Pemerintah dalam Proyek Pembangunan Bener

Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pada pembangunannya, terdapat proses pembebasan lahan yang menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat. Awal terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas sebagai bahan pembangunan Bendungan Bener. Penolakan terjadi karena lokasi penambangan adalah lahan yang digunakan untuk memenuhi perekonomian masyarakat Desa Wadas. Eksplorasi lahan untuk penambangan berpotensi menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan aspek sosial-ekonomi, degradasi lahan, peningkatan potensi bencana tanah longsor, serta rusaknya sumber mata air di Desa Wadas. Upaya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas yaitu aksi-aksi demonstrasi ke berbagai kantor pemerintahan dan mengadakan beberapa kegiatan seperti slametan kenduri bumi. Penelitian yang berjudul “Konflik antara Masyarakat Desa Wadas dengan Pemerintah dalam Proyek Pembangunan Bendungan Bener” bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik dan mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik di Desa Wadas. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan memanfaatkan instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Pada pemilihan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data pada penelitian ini melalui berbagai tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan hasil wawancara dengan sumber infromasi yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena perbedaan kepentingan dan pemahaman yang berbeda antara masyarakat Desa Wadas dengan pemerintah dalam melihat adanya proyek pembangunan Bendungan Bener. Konflik disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu sikap penolakan dari masyarakat, isu lingkungan, dan kesepakatan ganti rugi. Konflik yang terjadi telah melalui empat tahap, yaitu tahap pra konflik, tahap konfrontasi, tahap krisis, dan tahap pasca konflik. Konflik ini menimbulkan dua bentuk konflik, yaitu konflik vertikal antara masyarakat Desa Wadas dengan pemerintah, dan konflik horizontal antara masyarakat Desa Wadas pihak pro dengan masyarakat Desa Wadas pihak kontra. Konflik yang terjadi di Desa Wadas berdampak besar yang mana menyebabkan munculnya dampak sosial, dampak budaya dan dampak ekonomi yang merugikan masyarakat Desa Wadas. Konflik ini pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang diberikan agar tidak merugikan masyarakat, dan memberikan solusi untuk konflik yang masih terjadi serta dampak yang telah diterima masyarakat. Kemudian masyarakat dapat bersikap terbuka untuk melakukan koordinasi dan kerja sama terhadap pihak terkait agar konflik tidak terus terjadi