Tinjauan Yuridis Intervensi Kemanusiaan oleh North Atlantic Treaty Organization dalam Sengketa Bersenjata Kosovo pada 1999 menurut Hukum Internasional

Pembubaran Republik Federal Sosialis Yugoslavia pada 1992, menjadikan Kosovo berada di bawah penguasaan Serbia dalam Republik Federal Yugoslavia. Konflik bermula pada 1989, ketika Presiden Serbia yaitu Slobodan Milosevic mencabut status Kosovo sebagai daerah otonomi khusus, dan disusul dengan penindasan intensif oleh pemerintah Serbia terhadap etnis Albania di Kosovo membuat munculnya gerakan nasionalis Tentara Pembebasan Kosovo. Pemerintah Serbia melakukan tindakan agresif dengan melakukan pembersihan etnis dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Situasi yang semakin memburuk membuat North Atlantic Treaty Organization (NATO) meluncurkan serangan udaranya pada 24 Maret 1999 di Kosovo dengan tujuan Pemerintah Serbia menarik mundur pasukannya dan menghentikan pelanggaran HAM. Intervensi militer dengan tujuan kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO di Kosovo pada 1999 menjadi keprihatinan serius, khususnya terkait dengan legalitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan intervensi kemanusiaan menurut hukum internasional dan menganalisis legitimasi intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh NATO dalam sengketa bersenjata Kosovo pada 1999. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan disajikan dalam bentuk teks naratif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode normatif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyebutkan adanya pengecualian terhadap prinsip non-intervensi yang diatur lebih lanjut di dalam Bab VII Piagam PBB terkait tindakan sehubungan dengan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi.. Intervensi kemanusiaan diatur dalam Bab VII pada Pasal 39-51 Piagam PBB, dan tindakan penegakan hukum oleh organisasi regional diatur pada Bab VIII Piagam PBB. Intervensi kemanusiaan NATO di Kosovo pada 24 Maret 1999 bertentangan dengan hukum internasional karena melanggar ketentuan Piagam PBB yaitu, melanggar Pasal 42, Pasal 51, dan Pasal 53 ayat (1) Piagam PBB