PERUBAHAN POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK PRIORITAS KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM KEGIATAN EKSPLORASI MINERAL DAN BATU BARA

Kurangnya pemberian hak prioritas regulasi kepada BUMN dalam hal kegiataneksplorasi pertambangan, baik pertambangan mineral, gas, mapun batubaradalam UU No. 4 Tahun 2009. Setelah dikeluarkan UU No. 3 Tahun 2020yang menggantikan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batubara, dalam undang undang tersebut pemerintah memberikanbeberapa hak prioritas dalam mengeksplorasi minerba yang hanya diberikankepada perusahaan BUMN. Pemerintah memberikan beberapa kebijakanyang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang bersifat menguatkan BUMNdidasarkan pada amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi danair dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Beberapa perusahaanBadan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan mineraldan batubara yaitu: PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit AsamTbk. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai: Hak-hak prioritas yang diberikannegara untuk bumn, analisa arah kebijakan hukum dengan tinjauan yuridis,dan implikasi sebelum dan sesudah hak prioritas diberika