Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Illegal yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor: 231/Pid.B/LH/2021/PN.Stg)

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga menghasilkan keanekaragaman budaya dan keindahan alamnya. Salah satunya bahan galian (tambang) yang dapat menunjang kehidupan manusia, oleh sebab itu keberadaannya haruslah dijaga. Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu, adanya kegiatan pertambangan di Indonesia haruslah diawasi oleh pihak terkait untuk menghindari kerusakan ingkungan yang timbul akibat kegiatan pertambangan illegal. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini antara lain: Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku kegiatan pertambangan illegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan berdasarkan studi kasus putusan nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN.Stg, dan Bagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan dalam pencegahan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan illegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dengan metode pendekatan kasus atau case approach. Adapun data yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini menggunakan data sekunder dan data primer meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan penelitian sekunder meliputi : data-data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang akan digunakan sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan kamus lain yang menunjang penelitian ini. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan illegal agar mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan secara merata, dan menerapkan sanksi pidana yang berlaku sesuai pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, agar pelaku kegiatan pertambangan illegal jera akan perbuatannya. Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penambangan Illegal, Pengawasan. / Indonesia is a land of many islands, creating a rich variety of cultural and natural beauty. One such ingredient was diging that could sustain human life, hance its existence had to be guarded. According to Chapter 33 (3) the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (the 1945 law) states that "The earth and the water and its natural resources are controlled by the state and used for the greatest of people's prosperity." Therefore, Indonesia's mining operations must be controlled by the relevant parties to avoid the environmental damage that may result from illegal mining operations. As for the problem in writing this thesis, among other things: How a criminal accountability to the perpetrators of illegal mining is causing environmental damage based on a case study ruling number 231/ Pid.B/LH /2021/ PN. Stg, and How should surveillance be done in the prevention of environmental damage resulted from illegal mining. This study is a normatif legal study that approach the case or case approach. As for the data used in writing these thesis use secondary and primary data include: The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, 2020's number 3 act on the change to act no. 4 in 2009 on mineral and coal mines (Mining Law), 2009 on Mineral and Coal Mines number 4 2009 on environmental management (Law No.32/2009), Minister of Energy and Mineral Resources of the 2014 Republic of Indonesia on reclamation and passentry to the activities of the mineral and coal mining operations. Secondary research materials include: data obtained from literature, journals, and articles. And a tarsier legal material that will be used as a supplement to primary and secondary law materials: Dictionary of Indonesia (KBBI), a legal dictionary and another dictionary that supports the study. The result of this study may be concluded that in order to control illegal mining operations in order to prevent damage to the environment, governments should exercise equal control, and implement criminal sanctions that act according to the same chapter in order to prevent the illegal mining operations from doing so. Keywords :Criminal Accountability, Illegal Mining, Supervisio