Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Driver Ojek Online dengan Dasar Perjanjian Kemitraan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Perkembangan industri transportasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, maupun sepeda motor. Dari keempat moda transportasi tersebut peningkatan jumlah sepeda motor dari tahun ketahun adalah yang paling tinggi. Dan fenomena ojek online adalah satu dari banyak perubahan atau evolusi yang memanfaatkan teknologi. Maka perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban driver ojek online menjadi sangat penting untuk diteliti. Baik yang menyangkut aturan hukum yang mengatur maupun perlindungan hukumnya. Dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) masalah yang harus dijawab, yaitu bagaimanakah aturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban seorang driver ojek online di Indonesia; dan bagaimanakah perlindungan hukum hak dan kewajiban driver ojek online dengan dasar Perjanjian Kemitraan ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis, menelusuri serta mengelaborasi lebih mendalam atas semua data, informasi serta sumber-sumber atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai sumber data yang relevan dan obyektif dan nyata sehingga dapat membantu dalam pembahasan, dan data yang digunakan adalah data sekunder, dan jenis sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu segala peraturan yang terkait dengan transportasi online, sementara bahan hukum sekundernya adalah tesis, makalah, jurnal, internet, buku-buku, literatur serta pendapatpara ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Dan bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan/atau kamus bahasa, ataupun artikel yang dapat membantu penelitian ini. Serta metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode penarikan kesimpulan cara deduktif Berdasarkan hasil penelitian bahwa aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban driver ojek online di Indonesia tidak memadai baik mulai dari peraturan kementerian perhubungan, dan aturan yang ada didalam perjanjian kemitraan. Sehingga perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban driver ojek onlinepun tidak perlindungan hukumnya. Sehingga upaya yang akan dilakukan adalah agar Pemerintah sebagai pihak yang harus melindungi para driver ojek online, mengambil langkah-langkah yang konkrit yaitu mengeluarkan kebijakan agar driver ojek online tidak didasarkan pada Perjanjian Kemitraan namun masuk dalam ranah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, melakukan negosiasi ulang terhadap isi Perjanjian Kemitraan yang sangat arogan dan merugikan para driver ojek online yang juga bagian dari warga negara Indonesia, serta mengambil langkah agar driver ojek online diangkat menjadi karyawan. /The development of the transportation industry is currently growing very rapidly. Every year there is an increase in the number of vehicles, both passenger cars, buses, freight cars, and motorcycles. Of the four modes of transportation, the increase in the number of motorbikes from year to year is the highest. And the online motorcycle taxi phenomenon is one of many changes or evolutions that take advantage of technology. So the legal protection of the rights and obligations of online motorcycle taxi drivers is very important to study. Both regarding the rule of law that regulates and legal protection. In this study, 2 (two) problems were determined that had to be answered, namely what are the legal rules governing the rights and obligations of an online motorcycle taxi driver in Indonesia; and how is the legal protection of the rights and obligations of online motorcycle taxi drivers based on the Partnership Agreement in terms of Indonesian Positive Law. The type of research used is normative legal research or doctrinal legal research, namely legal research conducted by examining literature or secondary data, by collecting and analyzing, tracing and elaborating more deeply on all data, information and sources or literature that related to the subject matter as a source of relevant and objective and real data so that it can assist in the discussion, and the data used is secondary data, and the type of data source used is primary legal material, namely all regulations related to online transportation, while secondary legal material are theses, papers, journals, internet, books, literature as well as the opinions of experts relating to the object of research. And the tertiary legal materials used are legal dictionaries and/or language dictionaries, or articles that can help with this research. As well as the method of drawing conclusions used is the deductive method of drawing conclusions Based on the results of the study, the legal rules governing the rights and obligations of online motorcycle taxi drivers in Indonesia are inadequate, starting from the regulations of the ministry of transportation and the rules contained in the partnership agreement. So that the legal protection of the rights and obligations of online motorcycle taxi drivers is not protected by law. So that the effort that will be made is for the Government, as the party that must protect online motorcycle taxi drivers, to take concrete steps, namely issuing policies so that online motorcycle taxi drivers are not based on a Partnership Agreement but are included in the realm of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, renegotiating the contents of the Partnership Agreement which were very arrogant and detrimental to online motorcycle taxi drivers who are also part of Indonesian citizens, and taking steps so that online motorcycle taxi drivers are appointed as employee