KONFIGURASI POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP KARAKTERISTIK DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses reformasi pembentukan legislasi di bidang Ekonomi Syariah di Indonesia yang diintervensi oleh politik hukum melalui kebijakan pemerintah baik dari legislatif maupun eksekutif, salah satu penyebabnya adalah masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tarik ulur yang terjadi dalam konfigurasi politik Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang penulis coba lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil penelitian ini menggeneralisasi bahwa pemerintah sebagai pembuat kebijakan di ranah kekuasaan legislatif pada tahapannya tidak lepas dari peran semua sektor agama Islam. Dalam konteks legislasi ekonomi Syariah, politik hukum nasional memberikan tempat bagi tendensi yang kuat dalam proses legislasi hukum Islam, baik dari segi kelembagaan maupun substansi regulasi. Hal ini untuk menegaskan bahwa keberadaan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia mendapat perlindungan hukum yang baik dari negara. Di sisi lain, wacana apakah Islam harus ditempatkan sebagai basis negara atau tidak, serta menjadikan Islam sebagai hukum positif, secara substansial menyatakan bahwa hukum Islam dapat dijadikan bagian dari hukum positif nasional kita.Kata Kunci: Politik hukum, Legislasi, Ekonomi Syariah