PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 855 Atas Nama Sien Erli Sianti Dan Regina Simon)

iii ABSTRAK PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 Atas Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 855 Atas Nama Sien Erli Sianti Dan Regina Simon) RANNY INTAN RAFLIS,SH. NIM : 1920123040 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya sertipikat tumpang tindih, upaya penyelesaian sengketa sertipikat tumpang tindih, serta kepastian hukum sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris dengan teknik pengumpulan atau pengolahan data Primer dan Wawancara terhadap narasumber terkait. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan- bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan Empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Permasalahan yang sering timbul akibat sistem pendaftaran tanah ini adalah tumpang tindih sertipikat (overlapping) yaitu terdapatnya pada sebidang tanah yang sama terbit 2 (dua) atau lebih Sertipikat tanah yang diperoleh secara sah atau biasa. Tumpang Tindih Sertipikat dapat terjadi karena adanya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sehingga dapat dilakukan pembatalan produk hukum, hal ini berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan ini. Dari hasil penelitian pada kasus Tumpang Tindih Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama Pemerintah Daerah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 855 atas nama Sien Erli Sianti dan Regina Simon berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih salah satunya karena adanya cacat admnistrasi dimana terdapat kesalahan pada saat melakukan pengururan sertipikat di lapangan. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya penyelesaian secara non litigasi yaitu melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar selaku Badan yang memiliki kewenangan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah karena upaya penyelesaian secara mediasi yang dilakukan masih belum secara optimal dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Selain itu, dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemilik sertipikat hak atas tanah yang diperoleh secara sah, penyelesaian sengketa tumpang tindih antara hak pakai nomor 18 dengan hak milik nomor 855 perlu segera dilaksanakan