PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM PENYELESAIAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak jarang terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, baik yang dilakukan oleh manusia sebagai individu, korporasi, maupun faktor lain seperti bencana alam yang menjadi penyebabnya. Hukum perdata merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam penegakan perlindungan lingkungan hidup. Dalam penegakan hukum lingkungan dewasa ini telah mengenal adanya suatu pertanggungjawaban yang dinamakan tanggung jawab mutlak (strict liability). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan tentang strict liability dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lingkungan di Indonesia. 2) Bagaimana penerapan prinsip strict liability dalam penyelesaian gugatan perbuatan melawan hukum sengketa lingkungan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pengaturan mengenai tanggung jawab mutlak ini sudah ada sejak diundangkannya UU No.4 Tahun 1982 yang selanjutnya telah beberapa kali diubah hingga akhirnya terdapat dalam Pasal 88 UU No. 6 Tahun 2023. Berdasarkan peraturan pelaksananya, strict liability tetap diatur dalam PP No. 22 tahun 2021.2) Penerapan prinsip strict liability dalam putusan pada perkara ini terdapat perbedaan cara pandang hakim dalam pertimbangan hukumnya. Dalam Putusan PN Payakumbuh, penggugat dalam posita maupun petitum tidak memintakan pemeriksaan dengan prinsip strict liability tetapi hakim dalam pemeriksaan pokok perkara menggunakan prinsip ini sehingga mengabulkan sebagaian dari gugatan. Hal berbeda terdapat dalam Putusan PN Palembang, dimana penggugat dalam positanya meminta Yurisprudensi MA dalam perkara Putusan Mandalawangi sebagai bahan pertimbangan hakim memeriksa perkaranya, namun Majelis Hakim hanya menelaah unsur-unsur PMH yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi putusan ini kemudian dibatalkan dengan adanya Putusan Banding di PT Palembang yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan tergugat telah melakukan PMH. Kata Kunci : Strict Liability, Perbuatan Melawan Hukum, Lingkungan Hidu