PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG Lovely Fortuna, 2120113041, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 110 halaman, 2023. ABSTRAK Tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan menggunakan melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UndangUndang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, idealnya hukum yang dipakai oleh aparat penegak hukum untuk menindak tindak pidana perjudian online adalah Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapan terhadap Undang-Undang ini belum berlaku efektif di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. Perumusan masalah dalam penelitian 1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online oleh aparat Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ? 2. Apa Faktor Penghambat atau Kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ? Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data di Kepolisian Resor Kota Padang Panjang. Data sekunder hanya sebagai data pendukung, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh: Upaya Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang ada dua upaya yang dapat dilakukan yaitu: Upaya preventif merupakan upaya yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, Dengan cara Aparat Kepolisian mengadakan penyuluhan-penyuluhan himbauan-himbauan bahwa perjudian online itu dilarang. Kolaborasi dengan pihak terkait. Upaya represif usaha untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan atau penangkapan, pemblokiran situs perjudian online penuntutan dan pengadilan, melakukan pmbinaan kepada pelaku tindak pidana, Factor penghambat dan Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa kelemahan. Sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rendah dari ancaman sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP. 2.Sulitnya memperoleh alat bukti yang terdapat di dalam kasus perjudian melalui internet. 3.Beban kerja aparat kepolisian yang berlebihan mengakibatkan pengolahan berkas perkara membutuhkan waktu yang cukup lama. 4.Pemahaman dan kemampuan penyidik dalam bidang teknologi informasi yang kurang memadai menjadi masalah karena keahlian sumber daya manusia sangat penting dalam mendukung proses penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan. dan diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana perjudian online dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Kata kunci : Penegakan hukum, tindak pidana, perjudian online