PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) SUMATERA BARAT DALAM MENGADVOKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PADA REKLAMASI DANAU SINGKARAK

Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok pada proyek Reklamasi di Danau Singkarak diduga ilegal, karena adanya indikasi pelanggaran pada Peraturan Presiden No 60 Tahun 2021 Tentang penyelamatan Danau prioritas nasional dan Perda No 1 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Solok 2012 – 2031, yang dilakukan oleh PT Kalukua Indah Permai (KIP) dan CV Anamdaro. Proyek reklamasi tersebut dilaporkan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatera Barat karena tidak memiliki dasar hukum dan perizinan yang jelas. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran WALHI Sumatera Barat dalam mengadvokasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok pada reklamsi Danau Singkarak. Peneliti menggunakan konsep dari Roem Topatimasang mengenai proses advokasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan WALHI Sumatera Barat berhasil melakukan advokasi kebijakan pada reklamasi di Danau Singkarak, dengan berhasil melakukan penghentian proyek reklamasi tersebut, dan melakukan pemulihan kawasan Danau Singkarak dengan mengembalikan tata ruang dan fungsi Danau kepada fungsi awalnya