Penegakan Peraturan Kepala Daerah Terhadap Pemilik Ternak yang Berkeliaran di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

Permasalan mengenai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran bebas tanpa diawasi pemiliknya sudah sejak lama terjadi di Kecamatan Mamuju. Dampak dari masalah ini yaitu gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat contohnya perumahan dan jalan raya. Menyingkapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak yang diharapkan masalah ini dapat terselesaikan. Namun sampai saat ini masih banyak dijumpai hewan ternak (sapi) yang berkeliaran di tempat umum bahkan menyebabkan kerusakan harta benda dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Penegakan Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak, faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah observasi partisipan, observasi langsung, wawancara, dokumentasi, arsip dokumen, dan perangkat fisik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak belum berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto, yang dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan ini sudah dilakukan akan tetapi belum maksimal dikarenakan kompetensi SDM yang tidak terampil dalam menertibkan sapi, peralatan yang kurang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dikarenakan budaya masyarakat yang memang sudah dari dahulu melepas liarkan hewan ternaknya. &nbsp