KEPEMILIKAN RUMAH SUSUN UMUM YANG DIBANGUN DI ATAS TANAH BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah serta mengefektifkan penggunaan tanah di daerah-daerah berpenduduk padat dan di kota-kota besar yang tanahnya sudah terbatas, perlu diarahkan pembangunan perumahan dan permukiman dalam bentuk dan sistem Rumah Susun. Rumah Susun yang ada saat ini dibangun di atas  tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara, serta Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan.. Karena keterbatasan tanah hak untuk dibangun rumah susun terutama untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat berpenghasilan rendah, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 dikembangkan pembangunan rumah susun dengan memanfaatkan barang milik Negara/daerah berupa tanah dengan sewa selama jangka waktu 60 tahun. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanah untuk pembangunan rumah susun serta kepemilikann satuan rumah susun yang dibangun melalui pemanfaatan barang milik Negara/daerah berupa tanash.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan  pendekatan yuridis  normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan pelitian lapangan dianalisis secara normatif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah untuk pembangunan Rumah Susun merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Mastarakat Berpenghasilan Rendah yang tidak mampu membeli rumah susun beserta hak atas tanahnya. Perolehan rumah susun tersebut bisa dengan cara disewa dan  dimiliki. Dalam penyediaan Rumah Susun Sederhana  Sewa maupun Rumah Susun Sederhana Milik banyak kendala yang ditemukan dilapangan. Kepemilikan Rumah Susun di atas tanah Barang Milik Negara/Daerah yaitu melalui pemanfaatan tanah Barang Milik Negara/Daerah tersebut dengan cara sewa yang berjangka waktu 60 tahun. Bukti kepemilikan Satuan Rumah Susun di atas tanah Barang Milik Negara/Daerah adalah Sertipikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Satuan Rumah Susun yang memisahkan dari hak atas tanahnya. Saat ini peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan SKBG baru diterbitkan