HYBRID WORK: EFFICIENCY OF DWI ELECTION SYSTEMS BASED ON E-VOTING AND CONVENTIONAL TO BOOST TRANSPARENCY IN 2024 ELECTIONS

The dynamics of digitalization lead us to information disclosure and better work efficiency. The democratic party feels very close, 2024 will be the pinnacle of the democratic party along with developments in technology and information, in line with that digital participation will bring the 2024 Election into a more transparent realm. However, in reality, Indonesia is still stuck with network infrastructure problems and areas that are not evenly distributed. With a population and area that is so wide, leveling network infrastructure takes more time. The application of the electoral system in a conventional way is considered less effective in accommodating estimated vote recapitulation, so another system is needed to support the deficiencies in conventional elections. Writing this scientific paper aims to find out how the efforts in implementing hybrid working and achieving solutions with the enactment of the concept of hybrid working with the application of two systems based on e-voting and conventional. The type of research used is normative legal research with the Statute approach, Conceptual approach, and Comparative approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained from literature studies, the collected legal materials are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of elections with one system, namely the conventional system, still has many problems in several aspects, especially the aspect of transparency, so the application of e-voting is present to complement the shortcomings of the conventional electoral system. Seeing that the regional structure and network infrastructure are not evenly distributed, based on the analysis results, applying the hybrid working concept in elections can balance the two systems with the hope that the 2024 election will become a more efficient, effective, and transparent democracy.  Dinamika digitalisasi mengantarkan kita pada keterbukaan informasi serta efisiensi kerja yang lebih baik. Pesta demokrasi terasa sangat dekat, tahun 2024 akan menjadi puncak pesta demokrasi yang beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi, sejalan dengan itu dengan peran serta digital akan membawa Pemilu 2024 menjadi ranah yang lebih transparan. Namun, pada kenyataannya Indonesia masih terkungkung pada permasalah infrastruktur jaringan dan wilayah yang belum merata. Dengan jumlah penduduk serta daerah yang begitu luas penyamarataan infrastruktur jaringan membutuhkan waktu lebih. Penerapan sistem pemilu dengan cara konvensional dinilai kurang efektif dalam mengakomodir estimasi rekapitulasi suara, maka dibutuhkan sistem lain untuk menyokong kekurangan pada pemilu konvensional. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya dalam penerapan hybrid working serta pencapaian solusi dengan diberlakukannya konsep hybrid working dengan penerapan dua sistem berbasis e-voting dan konvensional. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang- Undangan (Statue approach), Pendekatan konseptual (Conseptual approach) dan Pendekatan perbandingan (Comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pemilu dengan satu sistem, yaitu sistem konvensional masih menuai banyak permasalahan di beberapa aspek terutama aspek transparansi, maka penerapan e- voting hadir untuk melengkapi kekurangan dari sistem pemilu konvensional. Melihat struktur wilayah serta infrastruktur jaringan yang belum merata maka berdasarkan hasil analisa penerapan konsep hybrid working pada pemilu dapat menyeimbangkan kedua sistem dengan harapan pemilu 2024 akan menjadi wadah demokrasi yang lebih efisien, efektif dan transparan