Dampak Moratorium Kapal Penangkap Ikan Asing Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada periode pertama Pemerintahan Joko Widodo, Susi Pudjiastuti, membuat terobosan kebijakan perikanan tangkap, yaitu moratorium kapal asing. Kebijakan ini membuat seluruh kapal asing tidak dapat menangkap ikan di perairan Indonesia. Kapal asing yang kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia ditangkap, disita, dan ditenggelamkan. Pemerintah Indonesia mengklaim moratorium kapal asing mampu meningkatkan pendapatan nelayan Indonesia dan mempermudah nelayan Indonesia dalam menangkap ikan. Penelitian ini bertujuan menguji klaim manfaat moratorium kapal asing terhadap rumah tangga nelayan Indonesia. Data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) menjadi data utama penelitian ini. Data Susenas diolah sehingga menampilkan data pada tingkat kabupaten atau kota di Indonesia. Data ini kemudian digabungkan dengan data Potensi Desa dan data produksi perikanan tangkap yang dikeluarkan oleh KKP. Penggabungan data bertujuan untuk menentukan kabupaten atau kota kontrol dan perlakuan. Data lalu diolah dan dianalisa menggunakan metode Difference in Difference (DiD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moratorium kapal asing menurunkan pengeluaran per kapita rumah tangga nelayan sebesar Rp 80.988,25. Di sisi lain, moratorium kapal asing membuat durasi bekerja nelayan bertambah sebesar 39 hingga 40 menit per hari (asumsi enam hari kerja). Temuan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan Indonesia belum mendapatkan manfaat dari moratorium kapal asing. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu didukung oleh kebijakan lainnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia.Indonesia’s Minister of Marine Affairs and Fisheries on Joko Widodo first period, Susi Pudjiastuti, made a breakthrough on fisheries policy, named foreign fishing vessel moratorium. This policy prohibits foreign fishing vessel to catch fish on Indonesia seas. Foreign fishing vessel which founded catching fish in Indonesia seas will be caught, confiscated, and sinked. Indonesia Government claimed foreign vessel moratorium increase Indonesian fishery household’s earnings and made Indonesian fishermen easier to catch fish than before. The purpose of this study is to examine foreign vessel moratorium’s benefit claims on Indonesian fishery households. National Economic Survey, Survei Ekonomi Nasional (Susenas), used as primary data in this study. Susenas data processed, so that it displays data at the district or city level in Indonesia. After that, Susenas data comibined with village potention and fisheries production data, which published by Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Indonesia. The purpose of combining datas was to choose control and treatment district. Furthermore, this data processsed and analyzed by Difference in Difference (DiD) method. The results of this study showed that Indonesian fishery households’ per capita expenditure drops Rp 80.988,25 because of foreign vessel moratorium. In the other hand, Indonesian fishery household’s work duration rise 39-40 minutes per day (assumption six workdays per week). These results showed that Indonesian fishery household didn’t get the benefit from foreign vessel moratorium. Hence, the other policy is needed to increase Indonesian fishery households’ prosperity