KEDUDUKAN HUKUM PEMANFAATAN TANAH HAK PENGELOLAAN OLEH PIHAK LAIN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan yang berkaitan dengan tanah dengan status hak pengelolaan sebagai barang milik negara serta yang berkaitan dengan pentingnya perjanjian notariil dalam pemanfaatan tanah antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak lain. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan pertama: negara melalui pemerintah sebagai pelaksana pemilikan publik atas tanah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dalam memperoleh pendapatan negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sehingga boleh memposisikan sebagai pemilik tanah negara serta menunjuk subyek hukum tertentu untuk diberikan hak pengelolaan. Bagi pemegang hak pengelolaan yang tatacara perolehannya didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, maka wajib mencatatkan hak pengelolaan dimaksud ke dalam penatausahaan barang milik negara/daerah. Kedua: penyerahan pemanfaatan tanah hak pengelolaan kepada pihak lain, bersumber dari perjanjian dan bukanlah ketetapan (beschikking) sepihak dari pemegang hak pengelolaan. Oleh karenanya perjanjian pemanfaatan tanah, seharusnya dibuat dalam bentuk akta notarill, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik. Di samping itu akta notariil, tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi juga mengikat dan berlaku bagi ahli waris dan atau pihak yang mendapat hak. Kata kunci: hak pengelolaan, penyerahan pemanfaatan, akta notarii