TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIJADIKAN SARANA PENGGELAPAN PAJAK

Pada pertengahan tahun 2012, bisnis properti menjadi incaran investor untuk mencari keuntungan. Tentunya hal tersebut melibatkan Notaris dalam hal pembuatan akta-akta yang mendukung, diantaranya akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB), akta Kuasa Menjual, dan akta Pembatalan PPJB dan Kuasa Menjual. Di dalam praktek banyak terjadi pembuatan akta tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan para investor. Hal ini terjadi misalnya pada saat Investor yang bersangkutan membeli tanah dan/atau bangunan maka akan dibuat PPJB (lunas) dan Kuasa Menjual (ada klausul dibolehkan juga untuk menjual kepada pihak lain yang ditentukan penerima kuasa). Kemudian setelah melakukan renovasi pada rumah yang dibeli tersebut, investor menjual kembali rumah tersebut kepada Pihak Ketiga.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada akta yang dibuat dihadapan Notaris yang berindikasi penggelapan pajak serta pertanggungjawaban Notaris terkait akta yang dibuatnya. Hasil pembahasannya adalah Akta yang dibuat dihadapan Notaris berindikasi penggelapan pajak dan Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban terkait akta yang dibuatnya tersebut. Kata Kunci: Akta Notaris, Penggelapan Pajak, Pertanggungjawaban Notari