KEWENANGAN NOTARIS TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan kepastian hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris dapat dijadikan dasar untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan dan ratio legis hak sewa dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti adalah metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dijadikan dasar untuk proses balik nama di Kantor Pertanahan dengan menggunakan Akta Jual Beli yang ditandatangani dihadapan PPAT berikut dengan syarat dan kelengkapannya yang telah dipenuhi oleh para pihak. Akta PPJB ini bersifat sementara, dalam hal ini yaitu pengikat sementara antara penjual dengan pembeli ketika para pihak menunggu proses AJB yang nantinya dibuat di hadapan PPAT. Kedua, ratio legis hak sewa dapat didaftarkan pada kantor Pertanahan jika hak sewa tanah diatas hak guna bangunan, hak pengelolaan lingkungan berdasarkan sertipikat yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum ataupun instansi pemerintah. Hak sewa untuk bangunan terjadi atas tanah hak milik atau hak sewa untuk bangunan merupakan hak milik yang dibebani hak sewa untuk bangunan. Kata Kunci : Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Sewa