AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK MEMBUATKAN AKTA

Pelanggaran masih dilakukan oleh sebagian Notaris meskipun telah diberlakukan Undang-Undang, salah satunya menolak memberikan pelayanan kepada klien dalam pembuatan akta notaris. Tindakan Notaris yang menolak memberikan pelayanan tanpa alasan hukum, ini perlu ditindak dan diberikan sanksi. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni dapat atau tidaknya Notaris menolak membuat Akta Otentik untuk kliennya dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang menolak membuat Akta. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian data. Teknik analisis bahan hukum yang mempergunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini Notaris dapat menolak membuat Akta Otentik untuk kliennya selama akta tersebut bertentangan dengan hukum, moral dan etika. Notaris yang menolak membuat akta yang tidak bertentangan dengan hukum, moral dan etika artinya notaris tersebut melanggar ketentuan UUJN. Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, yakni: Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Saran penelitian: dalam menjalankan jabatannya Notaris harus selalu berpegang teguh pada UUJN, Kode Etik profesi Notaris dan aturan hukum lainnya. Klien dapat melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah untuk ditindak lanjuti jika Notaris melakukan pelanggaran aturan yang berlaku agar sanksi dapat diterapkan. Kata kunci : Akibat Hukum, Penolakan Notaris, Pembuatan Akt