AKIBAT HUKUM ATAS PEMBUATAN SURAT KUASA MENJUAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PERALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 772/K/PDT/2018)

Penelitian ini membahas mengenai Akibat Hukum Atas Pembuatan Surat Kuasa Menjual Yang Digunakan Untuk Peralihan Hak atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 772/K/PDT/2018). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kasus sengketa ini terjadi di Kabupaten Muara Bungo antara PT. Paman Permai Lestari (Penggugat) dengan Hardati Binti Paman St. Saidi (Tergugat), berkaitan dengan pembuatan Surat Kuasa Menjual Nomor 37 tanggal 30-06-2006 oleh Notaris Ahmad Yani SH, atas obyek berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 359 tahun 1984, dimana menurut Hardati pembuatan Surat Kuasa Menjual tersebut tidak sah menurut hukum, karena tidak dibuat di hadapan Notaris. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa Hardati tidak dapat memberikan bukti-bukti yang sah bahwa Surat Kuasa Menjual tersebut tidak dibuat di hadapan Notaris. Sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa pembuatan Surat Kuasa Menjual tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Sehingga Pengadilan memutuskan bahwa pembuatan Surat Kuasa Menjual tersebut adalah sah di mata hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kata Kunci : Akibat hukum, Surat Kuasa Menjual, Notari