PEMBUATAN AKTA KUASA MENJUAL OLEH NOTARIS BERDASARKAN FOTOKOPI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH DILAKUKAN PEMBATALAN MELALUI AKTA NOTARIS (STUDI PUTUSAN : 20 PK/PID/2020)

Tujuan penelitian ini untuk mencari tahu tentang Ratio Recidendi yang tertuang dalam Putusan Pengadilan yang disengketakan sebagai penjatuhan putusan yang disertakan dalam pertimbangan hakim dalam posisi kasus kelalaian dalam pembuatan akta kuasa menjual oleh Notaris. Ratio decidendi pemeriksaan kasasi dalam Putusan Nomor 20 PK/PID/2020, Mahkamah Agung mengabaikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyebutkan bahwa Notaris KNA memenuhi unsur Pasal 378 juncto 56 KUHP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan itu merupakan suatu bentuk kelalaian seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, sehingga merupakan ranah administratif bukan ranah pidana karena Notaris adalah pejabat publik. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Notaris KNA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana. Pembuatan akta kuasa menjual Nomor 03 tanggal 04 September 2014 menjadi akta dibawah tangan karena tidak memenuhi Pasal 38 ayat (3) huruf b UUJN. Sedangkan Notaris KNA dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, sehingga ia dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 85 UUJN. Kata kunci: Notaris, Akta Kuasa Menjual, Sanksi Administratif