PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK GUNA BANGUNAN YANG BERASAL DARI TANAH TERLANTAR. Pelaksanaan Tugas Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Terlantar

Tanah adalah kebutuhan pokok manusia, selain sandang, pangan dan perumahan, tanah juga dipandang sebagai aset penting dalam dunia industri dan kehidupan manusia. Banyak banyak masyarakat yang merasa bahwa tanah yang dimilikinya akan secara otomatis menjadi tanah miliknya sehingga tidak melakukan perawatan terhadap tanah tersebut. Pengaturan tentang tanah terlantar diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat serta para pemegang Hak Atas Tanah. Hal ini diharapkan agar nantinya tidak terjadi penelantaran tanah. Sebab dalam kenyataannya saat ini banyak terjadi penelantaran tanah yang menimbulkan dampak bagi masyarakat. Oleh sebab itu maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Alasan pemilik mengajukan gugatan atas penetapan pencabutan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah terlantar, 2. Dasar pertimbangan pengadilan menolak gugatan penetapan atas tanah terlantar yang berasal dari Hak Guna Bangunan tersebut, 3. Langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan Notaris/PPAT dalam pembuatan akta autentik yang berasal dari Hak Guna Bangunan atas tanah terlantar tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas ketiga rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Pertama pencabutan Hak Guna Bangunan yang berasal dari tanah terlantar harus diawali dengan peringatan terlebih dahulu kepada pemilik Hak Guna Bangunan yang diiringi dengan bukti tertulis, dengan demikian dapat diketahui apakah surat peringatan tersebut telah diterima dan diketahui oleh pemilik Hak Guna Bangunan. Kedua Majelis Hakim dalam membuat dasar pertimbangan putusan harus melalui analisis dari berbagai aspek hukum yang terkait dengan fakta. Ketiga Notaris/PPAT harus melakukan Langkah-langkah yang tepat dan cermat dalam melakukan penelusuran guna pembuatan sertifikat Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan atas Tanah Terlantar. Kata Kunci : Perlindungan Hukum. Pemilik, Hak Guna Bangunan, Tanah Terlanta