KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE ANTAR SESAMA WARGA NEGARA INDONESIA DALAM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

Perjanjian nominee yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Indonesia ini banyak terjadi dalam hal kepemilikan tanah hak milik oleh Warga Negara Asing. Hingga saat ini tidak ada satupun Peraturan Perundang-Undangan yang melarang adanya perjanjian nominee jika subyek hukumnya adalah sesama Warga Negara Indonesia sehingga melahirkan adanya suatu kekosongan norma (rechtsvacuum). Penelitian ini menganalisis tentang keabsahan perjanjian nominee dengan obyek tanah yang dibuat antar sesama Warga Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari syarat sah perjanjian apabila perjanjian nominee dilakukan antara WNI dengan WNA maka akan melanggar syarat obyektif perjanjian yaitu causa yang halal yang berupa terdapatnya hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila perjanjian nominee dilakukan antara WNI dengan WNI maka juga melanggar syarat obyektif perjanjian yaitu causa yang halal karena perjanjian yang demikian akan mengganggu ketertiban umum. Akibat hukum kepemilikan tanah yang didasarkan pada perjanjian nominee antara WNI dengan sesama WNI sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Kata Kunci:Perjanjian Nominee, Tanah, Warga Negara Indonesi