POLITIK HUKUM BIDANG PERPAJAKAN SELAMA MASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA

Tesis dengan judul “Politik Hukum Bidang Perpajakan Selama Masa Corona Virus Disease 2019 di Indonesia” ini merupakan penelitian dan kajian terhadap diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijaksanaan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian disahkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini diterbitkan saat berlangsungnya pandemi Covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019 dan berdampak pada perkonomian dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020 serta pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Penelitian dan kajian dilakukan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan yang keliatannya banyak memberikan relaksasi (insentif) pajak dimana seharusnya dalam kondisi saat ini pemerintah membutuhkan tambahan dana yang besar untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung terutama dalam sektor kesehatan dan perbaikan ekonomi. Dari penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa rasionalitas (dasar pemikiran) penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 khususnya bidang perpajakan adalah sesuai dengan kajian teori politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam mencapai cita-cita dan tujuan negara sesuai Pembukaan UUD 1945 dan juga dapat dibenarkan menurut teori Hukum Tata Negara Darurat yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam keadaan negara darurat (luar biasa) atau hal ihwal kegentingan yang memaksa Kata kunci : Pandemi Covid-19, Perppu, Perpajakan, Politik Hukum, Hukum Tata Negara Darura