TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN JAKSA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KEJAHATAN KORPORASI

Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah hal yang mendasari pertanggungjawaban tindakan kepengurusan direksi yang tidak hanya secara perdata tetapi juga pidana selagi dapat melakukan pembuktian dalam penerapan korporasi. Sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, penyebab utama ketiadaan hukum acara yang mengatur tata cara penanganan kejahatan korporasi prinsipnya korporasi hanya mungkin melakukan tindak pidana fungsional, sehingga apapun kejahatan personal yang terjadi disekitar korporasi dengan ataupun tanpa hubungan dengan korporasi masuk kedalam penyalahgunaan wewenang. Jaksa dalam mengemban tugas dibidang perdata dengan tata usaha negara tidak sam dengan tugas dibidang pidana, tidak semua jaksa bisa mendapat kuasa khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, sumber hukum yang digunakan yakni sumber hukum primer, sekunder, tersier. Penelitian ini menggunakan teknik analisis, yuridis, kuantitatif. Kata Kunci : Penyalahgunaan Kewenangan, Jaksa, Kejahatan Korporas