PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DI DESA RESUN PESISIR KABUPATEN LINGGA

Keterbatasan pemahaman bagi Kepala Desa dan BPD menjadi penghambat dalam rangka melakukan pengembangan di Desa. Setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan, namun dalam rangka pengembangan desa diperlukan produk hukum desa yang menjadi dasar hukum penyelenggaraanya, produk hukum desa terdari dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Selama ini di Desa Resun Pesisir belum mampu menghasilkan Peraturan Desa sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan desa. Salah satu faktornya rendahnya kemampuan dalam proses pembentukannya. Melalui kegiatan pengabidan masyarakat ini, diharapkan kedepan Kepala Desa, Aparatur Desa dan juga BPD memiliki kemampuan yang baik dalam proses pembentukan peratruan desa, sehingga segala permasalahan dan upaya pengembangan di desa dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembentukan produk hukum desa dan meningkatkan pemahaman aparatur desa dan BPD dalam proses penyusunan dan materi produk hukum desa.Keterbatasan pemahaman bagi Kepala Desa dan BPD menjadi penghambat dalam rangka melakukan pengembangan di Desa. Setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan, namun dalam rangka pengembangan desa diperlukan produk hukum desa yang menjadi dasar hukum penyelenggaraanya. Selama ini di Desa Resun Pesisir belum mampu menghasilkan Peraturan Desa sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan desa. Salah satu faktornya rendahnya kemampuan dalam proses pembentukannya. Melalui kegiatan pengabidan masyarakat ini, diharapkan kedepan Kepala Desa, Aparatur Desa dan juga BPD memiliki kemampuan yang baik dalam proses pembentukan peratruan desa, sehingga segala permasalahan dan upaya pengembangan di desa dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan