PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN LELANG NON EKSEKUSI OLEH PEJABAT LELANG KELAS 2 (NOTARIS) DIMASA PANDEMI COVID -19

Notaries are included in the Class II. Unlike Class I Auction Officers who can conduct various types of auctions, Class II Auction Officers are only authorized to handle Voluntary Non-executory Auctions. Voluntary Non-Execution Auction is an auction to carry out the sale of goods owned by individuals, groups of individuals or private business entities that are auctioned voluntarily by their owners. This paper is prepared using the normative juridical method, which will discuss the development of auction rules, especially during the Covid-10 Pandemic. With the existence of PMK No.213/PMK.06/2020 concerning Instructions for Auction Implementation, Notaries including Class II Auction Officials can implement the new provisions. Some examples of problems that have the potential to hinder the implementation of auctions by notaries as Class II Auction Officials include a provision where each Auction participant must deposit an Auction bid guarantee of at least 20% and a maximum of 50% of the auction limit value must pay the auction price and Auction Duty which is carried out no later than five working days after the implementation of the Auction. This certainly makes it difficult for the Covid-19 Pandemic condition because people's purchasing power is declining. In addition, the potential for holding auctions electronically can be disrupted by some cyber notary obstacles.Notaris termasuk ke dalam Pejabat Lelang Kelas II, Tidak seperti Pejabat Lelang Kelas I yang dapat melaksanakan berbagai jenis lelang, Pejabat Lelang Kelas II hanya berwenang untuk menangani Lelang Noneksekusi Sukarela. Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok perorangan atau badan usaha swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yang akan membahas mengenai perkembangan aturan lelang khususnya di masa Pandemi Covid-10. Dengan adanya PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Notaris termasuk Pejabat Lelang Kelas II yang dapat melaksanakan ketentuan baru tersebut. Beberapa contoh permasalahan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Lelang oleh Notaris selaku Pejabat Lelang Kelas II misalnya ketentuan dimana setiap peserta Lelang harus menyetorkan jaminan penawaran Lelang yang besarnya paling sedikit 20% dan paling banyak 50% dari nilai limit Lelang harus melakukan pelunasan harga Lelang dan Bea Lelang yang dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan Lelang. Hal tersebut tentu menyulitkan untuk kondisi Pandemi Covid-19 ini karena daya beli masyarakat yang menurun. Selain itu potensi penyelenggaraan Lelang secara elektronik yang dapat terganggu dengan beberapa hambatan Cyber Notary