THE EXISTENCE OF BASYARNAS IN THE JUSTICE SYSTEM IN INDONESIA

In legal matters, there are two attempts to resolve disputes between parties, one of which is by using a sharia-based dispute resolution system. Settlement of sharia-based disputes includes non-litigation (outside court) and/or litigation in court). Sharia disputes in court (Litigation) are requested through religious courts, and dispute resolution outside the court (Non Litigation) through sharia Arbitration bodies. In Indonesia, the institution that resolves sharia arbitration disputes is called BASYARNAS (National Sharia Arbitration Board), and the procedures for settlement are not much different from arbitration procedures in general. The legal basis for the settlement of sharia arbitration disputes is regulated in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and furthermore regarding the execution of sharia arbitral awards is regulated in Supreme Court Circular Letter No. 08 of 2008. This research uses a qualitative method with a normative approach and uses a library research collection method, as well as analyzing documents, data, information related to BASYARNAS. The results of research on the existence of BASYARNAS still depend on the district court.Didalam persoalan hukum ada dua upaya untuk menyelesaian sengketa antara para pihak diantaranya dengan cara menggunakan sistim penyelesaian perselisihan berbasis syariah. Penyelesaian perselisihan berbasis syariah tersebut meliputi Non Litigasi (diluar Pengadilan) dan/atau Litigasi didalam Pengadilan). Perselisihan syariah di dalam pengadilan (Litigasi) dimohonkan melalui pengadilan agama, dan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan (Non Litigasi) melalui badan Arbitrase syariah. Di indonesian sendiri lembaga yang menyelesaikan perselisihan arbitrase syariah bernama BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), dan tata cara penyelesaiannya tidak beda jauh dengan tata cara arbitrase pada umumnya. Dasar hukum penyelesaian perselisihan arbitrase syariah yakni diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan selanjutnya mengenai eksekusi putusan arbitrase syariah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008. Namun eberadaan BASYARNAS dalam menyelsaikan sengeketa ekonomi syari’ah di Indonesia menjadi semacam mobil tua yang berwujud tapi tidak bertenaga dikarenakan untuk eksekusi perkara yang tidak dapat diselesaikan sukarela bagi para pihak  harus melalui persetujuan kepala pengadilan negeri. Hasl tersbeut, mendikasikan keberadaan BASYARNAS berada jauh dibawah pengadilan neger. Oleh karena itu pengdilan bertujuan untuk mengalisis eksistensi BASYARNAS dalam sistem peradilan di indonesia.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pedenkatan normatif dan menggunakan metode pengumpulan studi Pustaka (library research), serta menganalisis dokumen, data, informasi yang berkaitan dengan BASYARNAS. Hasil penelitian eksistensi BASYARNAS masih bergantung pada pengadilan negeri