PERTANGGUNGJAWABAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKTA AUTENTIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Notaries are public officials who have the right to make authentic deeds that can be used as evidence in a civil case. Law No. 30 of 2004 explains that a Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other powers as described in the Law. Notary is the right hand of the state where a Notary must carry out his duties in the field of Civil Law in Indonesia, the Government aims to provide legal guarantees in terms of private law for residents who have given some of their authority to Notaries to make authentic deeds. Therefore, when performing their duties, Notaries must act as responsible public officials. Based on its form, the deed is divided into two parts, namely authentic deeds and underhand deeds. An authentic deed is a deed made by an official who has been given the power or authority by the state/government based on predetermined provisions, either with or without the assistance of those who have an interest, and records what is requested by those concerned. Meanwhile, the deeds of the parties are made at the initiative of the party who comes to the official, such as power of attorney deeds, land title deeds, and sale and purchase deeds. An authentic document is considered the most powerful and complete evidence. It establishes a clear legal relationship between the parties regarding rights and obligations. Notaries are public officials who are authorized to create authentic documents and other duties in accordance with the Law. It is perfect and binding for the judge must consider it as a complete and sufficient basis of fact to make a decision in the settlement of a disputed caseNotaris adalah pejabat umum yang memiliki hak untuk membuat akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sebuah pembuktian dalam sebuah perkara perdata. 30 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Notaris merupakan Pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang. Notaris merupakan tangan kanan negara dimana seorang Notaris harus melaksanakan tugasnya dalam bidang Hukum Perdata di Indonesia, Pemerintah bertujuan untuk memberikan jaminan hukum dalam hal hukum privat bagi penduduk yang telah memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, ketika melaksanakan tugasnya, Notaris harus berperan sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab. Berdasarkan pada bentuknya akta dibagi menjadi dua bagian yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, Akta autentik merupakan sebuah akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang telah diberikan kuasa atau kewenangan oleh negara/pemerintah berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun dengan tanpa adanya bantuan dari yang memiliki kepentingan, dan mencatat apa yang diminta oleh yang berkepentingan. Sementara itu, akta para pihak dibuat atas inisiatif pihak yang datang menghadap pejabat, seperti akta surat kuasa, akta tanah hak milik, dan akta jual beli. Dokumen otentik dianggap sebagai alat bukti yang paling kuat dan lengkap. Ini menetapkan hubungan hukum yang jelas antara para pihak terkait hak dan kewajiban. Notaris adalah pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat dokumen otentik dan tugas lainnya sesuai dengan Undang-Undang. Sempurna serta mengikat bagi hakim harus menganggapnya sebagai dasar fakta yang utuhnya dan memadai untuk membuat keputusan dalam penyelesaian sebuah perkara yang diselisihkan