TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PESERTA KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DALAM MENANGANI PERKAWINAN ANAK

Child marriage still occurs in Indonesia, even though Law No. 16/2019 has increased the minimum age for getting married from 16 year old for the bride specified in Article 7, paragraph 1 and 19 year old for the groom to 19 year old for both of them. Indonesia is the country which participates in the Convention of Elimination of All Types of Discrimination Against Women as it is specified in Article 16, paragraph 2 which reads : “the betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.” Indonesia is also the country which participates in Beijing Declaration and Platform for Action in which there is the 12th of critical areas of concern : one of them is the elimination of all types of discrimination towards girls. Indonesia also participates in Sustainable Development Goals in which one of them is Target 5.3  the elimination of all harmful practices, such as child marriagePerkawinan anak masih terjadi di Indonesia walaupun dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang telah menaikkan batas usia minimum untuk perkawinan dari dulunya diatur Pasal 7 ayat 1 yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk kedua pihak. Indonesia merupakan negara peserta dari Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan yang  terdapat Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi: “Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak boleh memiliki akibat hukum, dan harus diambil semua tindakan yang diperlukan, termasuk perundang-undangan, untuk menetapkan batas usia perkawinan dan untuk mendaftarkan perkawinan pada kantor catatan sipil yang resmi” Indonesia juga merupakan negara yang berpartisipasi dalam Deklarasi Aksi Beijing yang di dalamnya terdapat pemenuhan ke-12 bidang kritis persoalan perempuan diantaranya adalah menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap anak-anak perempuan dan menghapuskan sikap dan praktek budaya yang negatif terhadap anak-anak perempuan dan Indonesia juga berpartisipasi dalam Sustainable Development Goals dimana salah satunya Target 5.3 Terhapusnya segala praktek yang membahayakan, salah satunya adalah perkawinan ana