KAJIAN TEORI HUKUM CHAOS TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana formil dan materil terkait penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar dan bagaimana kajian teori hukum chaos terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar. Jenis penelitian yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, LSKP, LSM GMBI, KNIP, AJI, Ormas Oi, dan PBHI-LBH Makassar. Hasil yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegak hukum belum menerapkan hukum pidana formil dan materil dalam menangani begal dengan baik. Adapun penanganan terhadap begal yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan hukum pidana formil maupun materil, mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri yang bertentangan dengan Pasal 365 dan Pasal 170 KUHP serta Pasal 44 dan Pasal 33 ayat (1) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2) Kegagalan penegak hukum untuk meminimalisir terjadinya begal di Kota Makassar membuat masyarakat menjadi tidak percaya dengan kinerja penegak hukum hingga menggunakan cara sendiri dalam menanganai begal telah mengakibatkan kekacauan hukum. Namun, terlepas dari kekacauan yang terjadi, menurut teori chaos, maka hukum akan kembali pada kondisi yang teratur dengan kerjasama masing-masing pihak