ANALISIS HUKUM TENTANG BUDAYA PERNIKAHAN DINI DALAM MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perkawinan adalah suatu ikatan yang membentuk keluarga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan negara, serta diatur oleh hukum adat dan hukum positif (negara). Hal ini antara lain dikarenakan aspek kebudayaan yang teramat kental di beberapa daerah di Indonesia dimana adanya adat perkawinan dibawah umur masih terus berlangsung. Pada beberapa daerah di Indonesia sebagai contoh di Tana Toraja yang budaya masyarakatnya mewajibkan anak gadis yang sedang haid dan lelaki yang sedang bekerja demi menikah karena sudah dipandang cukup umur. Andaikan orang tua tidak secepatnya menikahkan anaknya, dipandang memalukan bagi keluarga. Dalam masyarakat Madura, masyarakat justru percaya bahwa perkawinan dini (Nikah Ngodheh) yaitu adat istiadat yang wajib dipupuk serta dipertahankan lantaran merupakan aset turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ada perbedaan standar dan pemikiran mengenai perkawinan dini menurut common law dan matrimonial law Indonesia. Hukum adat tidak membatasi usia untuk menikah. Sementara itu, UU Perkawinan Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, UU No. 1, Pasal 7, Ayat (1) tentang batas minimal usia perkawinan, yaitu sedikitnya 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis hukum yang ditinjau dari UU Perkawinan mengenai budaya pernikahan dini dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia