Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0423 Tahun 2017 tentang permohonan pengesahan perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian tertulis yang dibuat dan disepakati oleh pasangan calon suami istri, umumnya berisi tentang pengaturan mengenai harta kekayaan masing-masing pihak setelah perkawinan. perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan hal ini diatur pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 47 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mengenai penetapan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan oleh pemohon, putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu mengabulkan permohonan pemohon yaitu mengesahkan perjanjian yang dilakukan setelah perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pendekatan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara 0423/Pdt.P/2017/PA.JT, 2) penerapan hukum hukum materil dalam perkara 0423/Pdt.P/2017/PA.JT, 3) penerapan hukum hukum formil dalam perkara 0423/Pdt.P/2017/PA.JT Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sumber tertulis dalam peraturan perundang-undangan sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab Qur’an, Kitab Hadist, dan kitab fiqih. hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan. hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha. pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan. putusan pengadilan yang berupa naskah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analisys). Data diperoleh berupa studi dokumen Penetapan Pengadilan Agama Jakarta timur, studi kepustakaan (library reaserch), Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian 1) majlis hakim dalam perkara ini mengunakan pendekatan aliran recshvending dengan metode penafsiran sistematis Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT, majlis hakim dalam ini mengabulkan permohonan pemohon atas dasar pasal 1320 dan hukum islam 2) hakim dalam perkara ini telah melakukan upaya untuk memberikan penerapan hukum materil dalam perkara dengan melihat duduk perkara serta pertimbangan hukum, dengan hal tersebut majlis hakim mengabulkan permohonan para pemohon, 3) penerapan hukum formil pada penetapan ini telah sesuai dengan hukum acara di peradilan agama, pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menetapkan tentang hukum acara yang berlaku pada pengadilan dilingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini