Kajian yuridis kedudukan Grondkaart setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria : Studi terhadap Grondkaart PT. KAI Nomor 22A tahun 1917

Bahwa tanah merupakan salah satu unsur primer dalam keberlangsungan hidup manusia. Regulasi mengenai pertanahan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA. Sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat hukum agraria yang dituangkan di dalam Agrarische Wet 1870. Meningkatnya kebutuhan tanah berbanding terbalik dengan persediaan tanah yang terbatas dan tidak terlepas dari adanya sengketa yang melibatkan masyarakat atau pemerintah Indonesia. Salah satu sengketa yang terjadi yaitu melibatkan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berdasar pada Grondkaart sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang berdasar pada Sertifikat Hak Pakai. Namun ternyata grondkaart yang dimiliki oleh PT. KAI (Persero) sebagai bukti penguasaan hak atas tanah tidak diatur di dalam UUPA. Dari permasalahan tersebut, beranjak dari Putusan No.904K/Pdt.G/2014, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kedudukan Grondkaart setelah diberlakukannya UUPA, bagaimana kedudukan Grondkaart sebagai hak atas tanah yang memiliki kepastian hukum sesuai UUPA dan bagaimana kedudukan Grondkaart Nomor 22A Tahun 1917 dalam perkara Putusan No. 904K/Pdt.G/2014. Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu hak menguasai dari negara, kepastian hukum dan keadilan sosial dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-historis yang memperhatikan asas-asas pertanahan sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berkaitan dengan kedudukan grondkaart sebagai bukti penguasaan hak atas tanah. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis dekriptifanalitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan grondkaart dengan pendekatan yuridis-normatif yang dimaksudkan sebagai usaha meneliti masalah dengan sifat hukum yang normatif sesuai sistematika, teori dan sinkronisasi hukum dengan analisis data dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara terkait dengan kedudukan grondkaart. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasar pada SK Menteri Keuangan No.S-11/MK.16/1994 menegaskan bahwa grondkaart merupakan kekayaan negara yang statusnya menjadi aktiva tetap Perumka yang saat ini adalah PT. KAI (Persero). Selanjutnya dengan merujuk Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, maka keberadaan grondkaart harus disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yang mengharuskan dilakukannya pendaftaran tanah serta sebagai jaminan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah