Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap netralitas aparatur sipil negara berdasarkan UU. No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Pilkada

Berdasarkan UU. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ‎disebutkan bahwa dalam Pasal 2 huruf F asas netralitas adalah setiap pegawai ‎ASN tidak memihak kepada siapapun. Karena kedudukan aparatur negara ‎merupakan sebuah unsur abdi masyarakat dan memiliki mental loyalitas tinggi ‎terhadap negara. Sehingga ASN dituntut harus berbuat netral dan tidak ‎terpengaruh dari semua golongan dan dari partai politik.‎ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan netralitas Aparatur ‎Sipil Negara dalam kegiatan politik menurut UU.No 5 Tahun 2014 tentang ‎Aparatur Sipil Negara dan bagaimana praktik netralitas Aparatur Sipil Negara ‎dalam pelaksanaan pilkada serta serta bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah ‎terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Pilkada.‎ Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penelitian ini didasarkan pada teori ‎birokrasi dan teori ketaatan terrhadap hukum dimana hukum tersebut memiliki dua ‎unsur variabel, yaitu kepatuhan terhadap hukum merupakan sebuah peraturan dan ‎fungsi manusia yang menjadi pelaksana dari pengaturan.‎ Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan menggunakan ‎deskriptif analisis. Sumber data primer adalah dokumen yang berkaitan dengan ‎Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sumber data sekunder adalah buku-‎buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian serta dalam teknik ‎pengumpulan data menggunakan data kepustakaan.‎ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa netralitas Aparatur ‎Sipil Negara yang tercantum berdasarkan Pasal 2 huruf f UU. No 5 Tahun 2014 ‎tentang Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah pengaturan perundang-undangan ‎yang mengatur tentang posisi ASN dalam kegiatan politik, aturan ASN pada ‎Pilkada pun diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang ‎Disiplin pegawai negeri sipil namun dalam pelaksanaannya pelanggaran mengenai ‎netralitas ASN ini masih banyak ditemkuan . Hal ini mengindikasikan bahwa ‎pengaturan tersebut tidak memberikan efek jera terhadap oknum ASN yang ‎melanggar. Pada praktiknya di lapangan masih banyak ASN yang melanggar ‎peraturan netralitas ASN tersebut, salah satunya yaitu keterlibatan ASN yang ‎memihak kepada salah satu pasangan calon. Berdasarkan tinjauan siyasah ‎dusturiyah, di dalam pelaksanaan Pilkada, dengan menggunakan teori ketaatan ‎kepada hukum pada kenyataanya ASN belum dapat mematuhi peraturan yang ada ‎yaitu UU. No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.