Latar belakang ketertarikan penulis terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, dilihat dari fenomena dan capaian indikator kinerja utama di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi yang masih kurang efektif dan efisien, sehingga sampai saat ini dalam pelaksanaan masih memiliki banyak hambatan dalam mencapai tujuan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, berdasarkan komunikasi, dimensi sumber daya, struktur birokrasi, disposisi pelaksana. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi atau intasi melalui peningkatan kin...
Camat di Kota Padang memiliki wewenang dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan b...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi diterapkannya Badan Layanan Umum Daerah terha...
Dasar hukum yang mengatur kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil...
TPST Bantar Gebang sebagai tempat pemrosesan sampah di Bekasi yang kini dimiliki oleh DKI Jakarta me...
ABSTRAK.Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi kebijakan ke...
Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut pada tingkat Kabupaten/Kota. ...
Kampung Glintung RW 23 terletak di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kampung Glin...
ABSTRAK Salah satu cita-cita pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteran (rakyat) yang tertuang da...
Permasalahan tata ruang kota dan Wilayah merupakan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh pemeri...
1. Hasil analisis nilai koefisien dari variabel Pajak Daerah sebesar 1,195, dapat disimpulkan bahwa ...
Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indon...
Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah ...
Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rak...
Penelitian ini dilatar belakangi belum berjalan dengan baiknya pelaksanaan penanggulangan bencana d...
Keberadaan pajak daerah dalam era otonomi daerah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpis...
Camat di Kota Padang memiliki wewenang dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan b...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi diterapkannya Badan Layanan Umum Daerah terha...
Dasar hukum yang mengatur kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil...
TPST Bantar Gebang sebagai tempat pemrosesan sampah di Bekasi yang kini dimiliki oleh DKI Jakarta me...
ABSTRAK.Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai implementasi kebijakan ke...
Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut pada tingkat Kabupaten/Kota. ...
Kampung Glintung RW 23 terletak di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kampung Glin...
ABSTRAK Salah satu cita-cita pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteran (rakyat) yang tertuang da...
Permasalahan tata ruang kota dan Wilayah merupakan isu strategis yang perlu diselesaikan oleh pemeri...
1. Hasil analisis nilai koefisien dari variabel Pajak Daerah sebesar 1,195, dapat disimpulkan bahwa ...
Keberadaan anak jalanan merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di kota-kota besar di Indon...
Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini ialah ...
Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rak...
Penelitian ini dilatar belakangi belum berjalan dengan baiknya pelaksanaan penanggulangan bencana d...
Keberadaan pajak daerah dalam era otonomi daerah menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpis...
Camat di Kota Padang memiliki wewenang dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan b...
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi diterapkannya Badan Layanan Umum Daerah terha...
Dasar hukum yang mengatur kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil...