Penelitian ini mengenai selisih antara anggaran belanja dengan realisasinya. Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung, Realisasi Anggaran Belanja pada tahun 2013-2017 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013 sebesar 93,03%, 2014 sebesar 87,58%, 2015 sebesar 53,65%, 2016 sebesar 73,84% dan 2017 sebesar 92,69%. Dari situ, terlihat pada tahun 2015 anggaran yang terealisasikan hanya sebesar 53,65% yang apabila dilihat dari Standar Efektivitas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan bahwa tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja keuangan yang terjadi pada tahun terse...
INDONESIA : Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang masih mengalami kendala, dalam penyele...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perkembangan Pendapatan Daerah dan Kinerja Belanj...
Pemerintah daerah berhak dan wajib mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk w...
Penelitian ini mengenai selisih antara anggaran belanja dengan realisasinya. Pada Dinas Koperasi Usa...
Keuangan daerah ialah salah satu aspek penting pada penyelenggaraan otonomi daerah, terutama perihal...
Salah satu untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan dalam suatu instansi pemerintah dengan cara me...
Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal yaitu terdapat persentase realisasi Anggaran Pendapatan ...
Otonomi merupakan daerah yang diberikan kewenangan dan dipercaya untuk mengatur daerahnya sendiri te...
INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja daerah pada Dinas Penanaman M...
Realisasi angaran belanja modal yang belum optimal perlu menjadi perhatian Pemerintah daerah maupun ...
Belanja modal merupakan anggaran yang digunakan untuk menambah atau memperoleh aset tetap serta aset...
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagai salah satu Sa...
INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja daerah pada Dinas Penanaman M...
Kinerja organisasi pemerintah dinilai dari berbagai aspek untuk menentukan baik atau buruknya suatu ...
Anggaran belanja merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efekti...
INDONESIA : Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang masih mengalami kendala, dalam penyele...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perkembangan Pendapatan Daerah dan Kinerja Belanj...
Pemerintah daerah berhak dan wajib mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk w...
Penelitian ini mengenai selisih antara anggaran belanja dengan realisasinya. Pada Dinas Koperasi Usa...
Keuangan daerah ialah salah satu aspek penting pada penyelenggaraan otonomi daerah, terutama perihal...
Salah satu untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan dalam suatu instansi pemerintah dengan cara me...
Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal yaitu terdapat persentase realisasi Anggaran Pendapatan ...
Otonomi merupakan daerah yang diberikan kewenangan dan dipercaya untuk mengatur daerahnya sendiri te...
INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja daerah pada Dinas Penanaman M...
Realisasi angaran belanja modal yang belum optimal perlu menjadi perhatian Pemerintah daerah maupun ...
Belanja modal merupakan anggaran yang digunakan untuk menambah atau memperoleh aset tetap serta aset...
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung sebagai salah satu Sa...
INDONESIA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja daerah pada Dinas Penanaman M...
Kinerja organisasi pemerintah dinilai dari berbagai aspek untuk menentukan baik atau buruknya suatu ...
Anggaran belanja merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efekti...
INDONESIA : Salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang masih mengalami kendala, dalam penyele...
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perkembangan Pendapatan Daerah dan Kinerja Belanj...
Pemerintah daerah berhak dan wajib mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk w...