Analisis penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Tangerang tahun 2013 - 2017

Penyerapan anggaran merupakan pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam proses pelaksanaan anggaran pada periode anggaran yang ditentukan. Penyerapan anggaran menjadi tolak ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan 258/PMK.02/2015 bahwa instansi harus melakukan penyerapan anggaran sebesar 95% dan mendapat opni WTP. Akan tetapi, Pemerintah Kota Tangerang tidak memaksimalkan penyerapan anggaran terhitung sejak tahun 2013-2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses, faktor penghambat dan upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam melakukan penyerapan anggaran. Penelitian ini menggunakan teori penyerapan anggaran menurut Priatno (2013) yaitu penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan (1) administrasi dan sumber daya manusia, (2) perencanaan dan (3) pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yaitu, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang penyerapan anggaran di Kota Tangerang dapat digambarkan bahwa proses penyerapan anggaran dari sistem administrasi sudah terintegrasi online, faktor yang menghambat yaitu masih tingginya harga satuan pada DIPA dan pengadaan barang dan jasa yang masih banyak melebihi waktu yang sudah ditentukan sehingga SILPA meningkat, upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang menerapkan sistem SIPKD untuk perencanaan, penentuan DIPA dengan berpedoman pada e-catalogue Kemenkeu RI dan melakukan lelang dini untuk menghindari proses lelang yang melebihi waktu yang ditentukan