Penyelesaian perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan kode etik perilaku hakim

Ketidak sepahaman yang sering terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan kode etik dan perilaku hakim, mengakibatkan tidak ditindaklanjuti sepenuhnya rekomendasi dari Komisi Yudisial oleh Mahkamah Agung sehingga berdampak pada sistem pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan diantaranya yaitu bagaimana sistem pengawasan hakim dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, apa saja permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan kode etik dan perilaku hakim di Indonesia, serta upaya apa yang dapat dilakukan jika ada perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan kode etik dan perilaku hakim yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan mengenai perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan kode etik dan perilaku hakim di Indonesia yang sering terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang mana dilakukan pengelompokan dan penyeleksian data primer berupa peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu pengawasan hakim, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Dari hasil penelitian yang dimaksud, ditemukan jawaban bahwa sistem pengawasan kode etik dan perilaku hakim di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksteral. Upaya untuk menyelesaikan perbedaan persepsi ini telah dibentuk Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Meskipun demikian, pada praktiknya masih tetap saja terjadi ketidak harmonisan antara dua lembaga ini, hal ini disebabkan karena permasalahan-permasalahan sering terjadi dalam pengawasan kode etik dan perilaku hakim ini yaitu, masih adanya ketidak sepahaman penanganan tugas pengawasan KEPPH antara KY dan Mahkamah Agung (MA), tidak ada jaminan Mahkamah Agung harus menindaklanjuti semua kasus pelanggaran Hakim yang direkomendasikan Komisi Yudisial, tidak ada ukuran atau parameter yang jelas untuk menyebut sesuatu masalah sebagai teknis yudisial atau masuk kategori pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim