Analisis kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2013-2017

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal penting, dimana kemandirian keuangan daerah ini menjadi indikator bagaimana kinerja pemerintah daerah. Melalui kemandirian keuangan daerah yang dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD), pengelolaan keuangan ini berlaku di setiap kabupaten atau kota yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Cilacap, dimana kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap terhadap pemerintah pusat melalui dana transfer atau dana perimbangan, hasil perhitungan Kabupaten Cilacap memiliki tingkat persentase kemandirian keuangan daerah yang rendah, maka tingkat kemandirianya dikatakan rendah, dengan demikian tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Cilacap, untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam mewujudkan kemandirian keuangan dan bagaimana usaha pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan kemandirian keuangan, melalui potensi daerah di Kabupaten Cilacap dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Teori yang digunakan adalah teori Abdul Halim. Abdul Halim yang mengemukakan bahwa, kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh 1). besar kecilnya pendapatan asli daerah 2). dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain berupa bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian di Kabupaten Cilacap lokus penelitian di BPKAD Kabupaten Cilacap. Sumber data yang peneliti gunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2013-2017. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan pengumpulan data serta melakukan wawancara terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Kabupaten Cilacap instruktif atau masih sangat rendah, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerahnya. Hambatan dalam kemandirian keuangan daerah adalah pajak yang kurang dapat di kelola dengan baik, dan banyak upaya pemerintah dalam meningkatan kemandirian keuangan daerah, dengan mengajukam revisi perda, memasang tapping box, bahkan melakukan penyisiran terhadap obyek pajak