Dinamika hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Studi yuridis melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan draf Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan

INDONESIA Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional, hal ini dapat dipahami melalui ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang hukum keluarga yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Fakta menunjukkan bahwa UU Perkawinan masih seringkali dipersoalkan, buktinya terjadinya tiga kali permohonan pengujian UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa dirugikan, pasal tersebut yakni Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 UU Perkawinan tentang Poligami oleh M Insa, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tentang Hubungan Keperdataan Anak oleh Aisyah Mochtar alias Amchica, dan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan tentang Persyaratan Perceraian oleh Halimah. Arah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui respon masyarakat terhadap pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1), pasal 9, pasal 15, dan pasal 24 uu perkawinan tentang poligami, untuk memahami dan mengetahui respon masyarakat terhadap pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) uu perkawinan tentang hubungan keperdataan anak, untuk memahami dan mengetahui respon masyarakat terhadap penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f uu perkawinan tentang persyaratan perceraian dan untuk mengetahui dan memahami draf ruu perkawinan dalam konteks pembaharuan hukum islam. Kerangka Konsep kerangka pemikiran disertasi ini bertitik tolak pada UU yang berkaitan dengan perkawinan yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah dalam menjelaskan mengenai yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian menggunakan teori negara hukum yang penulis gunakan untuk melihat negara hukum berjalan diatas hukum, teori legislasi dalam penelitian ini penulis gunakan untuk menggambarkan bagaimana hukum agar berlaku di masyarakat, sedangkan teori pembaharuan hukum dalam penelitian ini penulis gunakan untuk melihat bagaimana agar hukum dapat menjawab dan menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi di masyarakt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu metode yang digunakan dengan cara menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan melakukan studi literatur yang didukung oleh penelitian lapangan mengenai UU Perkawinan selanjutnya dianalisis secara deskriptif Analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa UU Perkawinan belum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan diajukannya yudicia review pasal pasal-pasal perkawinan tersebut yakni Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 UU Perkawinan tentang Poligami oleh M Insa, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tentang Hubungan Keperdataan Anak oleh Aisyah Mochtar alias Amchica, dan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan tentang Persyaratan Perceraian oleh Halimah. Sedangkan draf ruu perkawinan dalam konteks pembaharuan hukum islam belum banyak dirubah belum tercermin pembaharuan hukum islam. ENGLISH Islamic law is one of the sources of national law, this can be understood through the provisions of Article 29 paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution. Islamic law which became positive law in Indonesia is the field of family law namely Law. 1 Year 1974 on Marriage also in the Compilation of Islamic Law. The facts indicate that the Marriage Law is still frequently questioned, the evidence of three attempts to review the Marriage Law to the Constitutional Court by those who feel disadvantaged, the article namely Article 3 paragraph (1) and (2), Article 4 paragraph (1) and (2), Article 5 paragraph (1), Article 9, Article 15, and Article 24 of the Marriage Law concerning Polygamy by M Insa, Article 2 paragraph (2) and Article 43 paragraph (1) of Marriage Law concerning Childhood Relationship by Aisyah Mochtar alias Amchica, and Article 39 Paragraph (2) Sub-Paragraph f of the Marriage Law on Terms of Divorce by Halimah. The direction and purpose of this study is to understand and to know the response of the people to Article 3 paragraphs (1) and (2), Article 4 paragraph (1) and (2), Article 5 paragraph (1), Article 9, Article 15 and Article 24 uu marriage on polygamy, to understand and to know the response of society to Article 2 paragraph (2) and article 43 paragraph (1) uu marriage about child civility relationship, to understand and know community response to the explanation of article 39 paragraph (2) letter f uu marriage about divorce terms and to know and understand the marriage draft draft in the context of Islamic law reform. Framework The concept of this dissertation framework is based on the law related to the marriage of Law no. 1 year 1974 about marriage, Compilation of Islamic Law, Government Regulation in explaining about related to marriage. The study uses the theory of legal state that the author uses to see the rule of law law above, the theory of legislation in this study the author uses to describe how the law to apply in society, while the theory of legal reform in this study the author uses to see how the law can answer and resolve everything that happens in society. The method used in this research is analytical descriptive method is the method used by describing the events that occur, then analyzed by using related theories. While the approach used is normative juridical conducted by conducting literature study supported by field research on marriage law then analyzed by analytical descriptive. The results of the study show that the Marriage Law has not been able to fulfill the sense of community justice, with the filing of yudicia review of the articles of the marriage articles, namely Article 3 paragraph (1) and (2), Article 4 paragraph (1) and (2), Article 5 paragraph 1), Article 9, Article 15, and Article 24 of the Marriage Law concerning Polygamy by M Insa, Article 2 paragraph (2) and Article 43 paragraph (1) of Marriage Law concerning the Civil Relationship of Children by Aisyah Mochtar or Amchica and Article 39 Paragraph 2) letter f of the Marriage Law on Terms of Divorce by Halimah. While the draft marriage law in the context of Islamic law reform has not changed much yet reflected the renewal of Islamic law