Analisis terhadap klaim sebagai hotel syariah pada Narapati Indah Syariah Hotel Bandung

Hotel yang berdasarkan prinsip syariah memiliki tiga aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan, yang pernah diatur dalam PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman penyelenggaraan Usaha Hotel syariah, namun telah dicabut oleh PERMENPAR No.11 tahun 2016. Setelah dicabutnya peraturan tersebut standarisasi hotel syariah menjadi hal yang rancu bagi para pelaku usaha hotel syariah, sebab tidak adanya regulasi (payung hukum) yang mengatur hotel syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Standarisasi Narapati Indah Syariah Hotel Bandung setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (2) Status hukum Narapati Indah Syariah Hotel Bandung dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah menganalisis terhadap klaim sebagai hotel syariah pada Narapati Indah Syariah Hotel Bandung setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, berdasarkan kaidah suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan dan berdasarkan ijtihad maslahah mursalah terhadap kemaslahatan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian di Narapati Indah Syariah Hotel Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan berupa, buku-buku literatur dan berbagai referensi seperti makalah, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Narapati Indah Syariah Hotel Bandung, sudah memiliki Standarisasi sebagai hotel syariah yaitu jauh sebelum adanya PERMEN PAREKRAF No.2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah yang mengatur mulai dari aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan dan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. (2) Status hukum hotel Narapati adalah boleh dan tidak ada larangan mendalilkan dirinya sebagai hotel syariah pada dasarnya hotel adalah usaha yang bersih dengan tanpa melanggar norma agama dan nilai budaya berdasarkan Pasal 5 butir a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan