Harmonisasi Peraturan Perundan-undangan: Studi atas peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi dan sinergitas peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan pada era otonomi daerah dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengsinkronkan dan mengsinergiskan peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah: bagaimana pertimbangan hukum peralihan wewenang urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagaimana Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagaimana Implikasi Hukum Peralihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan menggunakan konsep hukum yang kedua yaitu hukum sebagai norma-norma positif_di dalam sistem perundang-undangan nasional. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan serta pengumpulan data melalui media elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum dari Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah 2) Disharmoni antara UU Pemda 2014 dengan UU Sisdiknas terletak pada perbedaan pemberian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Dalam Pasal 50 ayat (5) UU Sisdiknas disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Namun, dalam Lampiran UU Pemda 2014, pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah provinsi. 3) Implikasi dari pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah ialah beralihnya manajemen pendidikan menengah yang meliputi personel, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta dokumen kepada pemprov