Kewenangan detasemen khusus 88 anti teror dalam proses penegakan hukum tindak pidana terorisme perspektif hak asasi manusia

INDONESIA : Negara Indonesia sedang disibukkan dengan terorisme. Persoalan pertama yang muncul manakala berbicara terorisme adalah definisi terorisme, karena sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang diterima secara universal (there is not universally accepted definition of terrorissm). Istilah teror, teroris dan terorisme menjadi ancaman bagi setiap negara di dunia, oleh sebab itu dari berbagai negara di dunia melakukan penanganan secara khusus dalam proses pemberantasan terhadap teror, teroris dan terorisme. Di Indonesia penanganan terhadap tindakan teror, teroris dan terorisme dilakukan oleh Densus yang secara khusus dibentuk untuk menangani terorisme. Akan tetapi penanganan terorisme oleh Densus menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dalam prakteknya tindakan Densus menjadi sorotan dikalangan masyarakat, yaitu adanya tindakan-tindakan yang melampaui ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang No.15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, munculnya tindakan judicial killing oleh Densus menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa Densus telah melakukan pelanggaran HAM seperti tembak mati, penganiayaan, penyiksaan dalam proses penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap pihak yang baru diduga sebagai teroris. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis apakah perbuatan yang masuk dalam kategori Terorisme dan proses penindakan teradap terorisme oleh Densus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Di samping itu, hal yang menarik dari kajian ini adalah karena kajiannya membahas apakah ketentuan-ketentuan hukum prosedural (mekanisme/acara) terhadap proses penanganan Terorisme dalam Undang-Undang telah sejalan dengan hukum dan perlindungan terhadap hak asasi atau justru bertentangan dengan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hukum itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, meliputi: tahap pengumpulan data, tahap analisis, tahap interpretasi, tahap konklusi, yaitu untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan komprehensif, maka pembahasan penarikan kesimpulan sekaligus jawaban terhadap pertanyaan yang dimunculkan berdasarkan analisa dan interpretasi dari sumber informasi yang ada dalam data yang telah ditelaah. Hasil penelitian adalah tindakan densus yang telah melampaui batas kewenangan dari ketentuan undang-undang harus bertanggungjawab secara hukum terhadap para terduga teroris yang menjadi korban dari tindakan-tindakan densus tersebut. Anggota densus 88 dapat diproses secara pidana maupun perdata melalui Peradilan umum jika terbukti terdapat melakukan kewenangannya dengan menyalahi prosedur yang ada, selain itu juga dianggap telah melanggar kode etik profesi. Pihak yang paling bertanggungjawab secara pidana adalah anggota densus yang melakukan penangkapan dan penyiksaan, kemudian komandan densus di lapangan maupun komandan densus yang memerintahkan penangkapan, mereka yang dituntut secara pidana. Sedangkan Kapolda dan Kapolri bisa dituntut secara perdata dalam sistem peradilan pidana. ENGLISH : The state of Indonesia is preoccupied with terrorism. The first issue that arises when speaking of terrorism is the definition of terrorism, because until now there has been no definition of terrorism that is universally accepted (there is not universally accepted definition of terrorism). Terrorism, terrorism and terrorism have become a threat to every country in the world, therefore, from various countries in the world do special handling in the process of combating terror, terrorism and terrorism. In Indonesia the handling of acts of terror, terrorism and terrorism is carried out by Densus specifically established to deal with terrorism. However, the handling of terrorism by Densus raises the pros and cons among the people because in practice Densus action is in the spotlight among the public, namely the existence of acts that go beyond the provisions set forth in the law No.15 of 2013 on combating terrorism, the emergence of action Judicial killing by Densus raises public opinion that the Densus has committed human rights violations such as shoot death, torture, torture in the search process, arrest and detention of newly suspected terrorists. The purpose of this study is to analyze whether the acts included in the Terrorism category and the process of terrorism against Terrorism by Densus are in accordance with the principles of law and human rights. In addition, the interesting thing about this study is that the study discusses whether procedural procedural provisions (laws / events) on the Terrorism handling process in the Act are in line with law and protection of human rights or are contrary to the principle of respect and protection Against the law itself. The method used in this research is the normative legal method. Types of data used in this study is the type of qualitative data as a research procedure that produces descriptive data, including: data collection phase, analysis phase, stage of interpretation, conclusion phase, that is to obtain valid and comprehensive research results, the discussion of conclusions as well as answers to the questions raised based on the analysis and interpretation of the sources of information contained in the data already reviewed. The results of the study are densus actions that have exceeded the limits of authority of the provisions of the law should be legally responsible for the alleged terrorists who are victims of the actions of the densus. Members of the 88th densus may be criminally or civil proceeded through the General Courts if proven to exercise their authority by violating existing procedures, otherwise they are considered to have violated the professional code of ethics. The most criminally responsible party is a member of the densus that makes arrests and torture, then the densus commander in the field as well as the densus commander who orders the arrest, those who are criminally charged. While the Kapolda and Kapolri can be sued civil cases in the criminal justice system