Akibat hukum putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan terhadap legalitas Perkawinan Antara C dan D

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut karena tidak terpenuhinya syarat atau dan rukun perkawinan secara syar’i maupun perundang-undangan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sudah ditentukan dalam undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan, dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas putusan nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada yang bersifat berlaku surut. Permohonan pembatalan perkawinan dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, salah satunya karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi dengan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer yaitu putusan perkara beserta dokumen lain di Pengadilan Agama Cimahi, dan data sekunder yaitu buku-buku teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini. Dapat disimpulkan, pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi adalah terbukti pernikahan C dan D syarat dan rukunnya terpenuhi ketika akad berlangsung, terbukti wali dalam pernikahan adalah wali hakim yang berarti wali nasabnya adhol yang secara hukum sah yang termaktub dalam penetapan wali adhol nomor: 375/Pdt.G/2010/PA.Cmi di Pengadilan Agama Cimahi (terlampir), dengan adanya seorang anak hasil pernikahan mereka dengan itu hakim memandang dalam persfektif fiqih yang mengedepankan pertimbangan mashlahah mursalah juga Maqosidu-sy-syar’i menjadi pertimbangan hakim dari aspek fiqih. Yaitu, Menjaga keturunan (hifzu an-nasl). Pertimbangan hukum di atas berakibat hukum yaitu pernikahan antara C dan D sah apa adanya, akta nikah mereka berkekuatan hukum, dan kedudukan anak mereka menjadi jelas