Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017: Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta

Direktorat Daerah, di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Masalah yang muncul di Inspektorat Kabupaten Purwakarta antara lain, kurang efektifnya pengolahan data penyetorannya sering kali terlambat, tidak sesuai dengan ekspetasi di karenakan minimnya SDM aoudit Inspektorat Kabupaten Purwakara. Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk : (1) Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten purwakarta menurut Peaturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017. (2) Untuk mengetahui kinerja pengawasan badan inspektorat daerah kabupaten Purwakarta. (3) Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pembinaan dan pengawasaan penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten purwakarta. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan Siyasah Dusturiyah. prinsip-prinsip dalam pengelolaan pemerintahan yaitu musyawarah, amanah, kesimbangan dan keadilan. Dimana tujuan akhir dari sebuah pembinaan pengawasan penyelenggaraan daerah adalah terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dan menciptakan kemaslahatan bagi rakyat di daerah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Purwakarta sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 dilihat dari tahapan-tahapan pembinaan dan pengawasan yang selenggarakan oleh Inspektorat Daerah. 2) Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mengimplementasikan Pembinaan dan pengawasanya dikatakan belum efektif, karena tim auditor dalam jumlah keanggotaannya masih minim dengan jumlah 25 orang sedangkan dalam Peraturan BPKP standar dengan jumlah 67 orang. 3) Relevansi efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 dengan siyasah dusturiyah, bahwa kebijakan terebut belum dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada dikalangan masyarakat. Sehingga Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dikatakan belum dapat mengkaji kekurangan auditor yang berazaskan prinsip siyasah dusturiyah