Penyelesaian Perkara Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Cimahi : Studi Analisis Putusan Nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi

Penelitian ini dilatarbelakangi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang membawa perubahan mendasar mengenai kewenangan peradilan agama, salah satunya adalah perluasan kewenangan absolute Peradilan Agama tentang pengangkatan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 a angka 20. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama, khusunya Pengadilan Agama Cimahi dimulai dari: 1) prosedur pengajuan perkara pengangkatan anak, 2) duduk perkara sampai dengan 3) pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penetapan pengangkatan anak yang mana pengangkatan anak ini merupakan kewenangan absolut baru bagi pengadilan agama. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa putusan itu mencerminkan penerapan dan penemuan hokum oleh hakim yang melakukan ijtihad dalam proses pengambilan Keputusan. Putusan pengadilan didasarkan pada hokum tertulis dan hokum tidak tertulis. Hakim sebagai penegak hokum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak terlepas dari penafsiran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisisisi (Content Analisys), yaitu suatu metode penelitian dengan cara menafsirkan isi putusan berdasarkan pertimbangan hukum hakim. Dalam hal ini analisis atas berkas putusan nomor 0878/Pdt.P/2017/PA.Cmi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur pengajuan atau penyelesaian perkara pengangkatan anak di Pengadilan Agama Cimahi sama halnya dengan pengajuan perkara lain di Pengadilan Agama pada umumnya di mulai dari pengajuan permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan sampai persidangan dimulai,duduk perkara penetapan ini adalah bahwa ibu kandung dari anak angkat tersebut tidak mampu untuk memelihara dan membesarkan anak tersebut baik secara ekonomi maupun waktu, dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ini merujuk pada penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak