Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tazir bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu

Bank BRI Syariah adalah bank yang menetapkan Ta’zir bagi nasabah yang tidak taat dalam pembayaran pembiayaan murabahah diawal akad, jika nasabah terlambat dalam membayar angsurannya, bank menambahkan denda berupa ta’zir terhadap angsuran nasabah selanjutnya. Aturan yang berlaku pada saat pihak bank menjelaskan bahwa di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu tidak memberlakukan denda berupa ta’zir kepada nasabah hanya memberikan SP 1-3 saja akan tetapi pada kenyataannya bank tersebut menjatuhkan denda kepada nasabah dengan jumlah denda yang telah ditentukan oleh pihak bank sebesar 1320/hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pelaksanaan ta’zir terhadap nasabah yang terlambat dalam pembayaran pembiayaan murabahah di bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Ta’zir atas nasabah mampu yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan murabahah di bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu. Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif pada angsuran nasabah di bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Jenis penelitian ini menggunakan jenis pengumpulan data, jenis data tersebut diklasifikasi sesuai dengan pertanyaan dan jauh dari jenis data yang tidak relevan. dilakukan dengan menggunakan metode deskripsi, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan Ta’zir terhadap nasabah yang terlambat dalam Pembayaran Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu denda yang diberikan bank kepada nasabah sebesar Rp.1320/perhari. kemudian menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ta’zir pelaksanaan Ta’zir Atas Nasabah Mampu Yang terlambat membayar angsuran dalam pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KCP Pelabuhan Ratu tidak sesuai dengan fatwa DSN No.17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran