Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap hak politik perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan berdasarkan perda Kota Bogor No. 2 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah: Studi kasus terhadap implementasi pasal 29 ayat (4) huruf B angka (6) di enam Kecamatan Kota Bogor

Pelaksanaan Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menjadi suatu pijakan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang harus bersifat partisipatif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kaum perempuan sebagai bagian dari elemen masyarakat mempunyai hak yang sama untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik. Fakta yang terjadi di lapangan saat ini keterwakilan perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih kurang diperhatikan. Hal ini jauh dari apa yang seharusnya terjadi berdasarkan Perda tersebut khususnya Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6) yang menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan seharusnya dapat diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pertama, implementasi hak politik perempuan dalam Musrenbang berdasarkan Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6) di enam kecamatan Kota Bogor. Kedua, hak politik yang dimiliki perempuan dalam Musrenbang berdasarkan Perda Kota Bogor No. 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 29 Ayat (4) Huruf B Angka (6) di enam kecamatan Kota Bogor. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi hak politik perempuan dalam Musrenbang di enam kecamatan Kota Bogor. Penelitian ini berangkat dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan merupakan prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yakni, prinsip persamaan (musawwah). Bahkan dalam Islam, perempuan juga mempunyai kewajiban untuk mengamalkan amar ma’ruf nahi munkar. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yaitu, memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian dengan apa adanya. Sumber data yang digunakan yaitu berupa sumber data primer yakni, sumber data pokok yang diambil dari 6 kantor kecamatan Kota Bogor sedangkan sumber data sekunder yakni, data pelengkap berupa teori dan tinjauan kepustakaan. Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: Pertama, implementasi hak politik perempuan melalui kegiatan Musrenbang di enam kecamatan berdasarkan Perda tersebut, tiga diantaranya memenuhi affirmative action 30%. Kedua, hak politik perempuan dalam Musrenbang berdasarkan Perda tersebut ialah berupa hak menyampaikan pendapat, memaparkan program pembangunannya. Ketiga, Siyasah Dusturiyah juga mempertegas hak mengemukakan pendapat bagi kaum perempuan demi terwujudnya amar makruf nahi munkar. Hal ini menunjukkan keselarasan antara Perda dengan Siyasah Dusturiyah berdasarkan prinsip persamaan (musawwah)