Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) dikaitkan dengan fungsi sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara

Pengaduan Konstitusional (constitutional compalint) merupakan salah satu bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara dari berlakunya suatu undang-undang atau kebijakan pejabat publik. Secara limitatif Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945 mengatur kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan konstitusinya memberikan legal standing bagi perorangan warga negara untuk mengajukan permohonan, jika hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, banyak perkara-perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya tidak dapat diterima serta ditolak. Menurut pendapat mahkamah, ini merupakan perkara yang substansinya mengandung unsur pengaduan konstitusional (constitutional complaint) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional serta mengetahui akibat hukum tidak dimilikinya kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode Deskriptif Analisis, yakni merupakan metode penelitian yang mendekripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya, (1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional ternyata tidak diatur dalam UUD 1945, namun dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan legal standing bagi perorangan warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Jika permohonan diajukan oleh perorangan itu merupakan pengaduan konstitusional. (2) Akibat hukum tidak dimilikinya kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi membuat banyaknya permohonan yang diajukan oleh warga negara tidak dapat diterima dan ditolak. Hal ini membuat terlantarnya hak konstitusional warga negara